Harian Radar Banten dan Ulama setempat di antaranya Wahyu Widayana mempublikasikan hasil investigasi MUI kota Serang, mengekspos siapa sebenarnya Saeni yang menghebohkan media. Ternyata Saeni adalah 'pengusaha' warteg yang memiliki 3 warteg di daerah Tanggul, Cigadus dan Kaliwadas. Semuanya dibuka pada siang hari bulan Ramadan.
Saeni bukan warga Serang asli melainkan berasal dari Tegal bahkan belum mempunyai KTP Tegal. Dikatakan Saeni sebenarnya 'orang kaya', sudah diingatkan pak RW tapi tetap bandel melanggar perda.
Adapun penyumbang donasi yang terkumpul ratusan juta, hampir semuanya non-muslim relawan Jokowi dan Ahok yang berdomisili di Banten. Yang melakukan donasi pertama kali adalah wartawan Kompas kemudian warga keturunan Cina. Kemudian pengguna media sosial yang sentimen dengan Islam, mem-blow-up hingga ke pemerintah pusat.
Berikut laporan harian Radar Banten yang menyebutkan hasil investigasi bahwa Saeni bukan orang miskin, bahkan semua anaknya ketiga-tiganya kuliah:
Saeni bukan warga Serang asli melainkan berasal dari Tegal bahkan belum mempunyai KTP Tegal. Dikatakan Saeni sebenarnya 'orang kaya', sudah diingatkan pak RW tapi tetap bandel melanggar perda.
Adapun penyumbang donasi yang terkumpul ratusan juta, hampir semuanya non-muslim relawan Jokowi dan Ahok yang berdomisili di Banten. Yang melakukan donasi pertama kali adalah wartawan Kompas kemudian warga keturunan Cina. Kemudian pengguna media sosial yang sentimen dengan Islam, mem-blow-up hingga ke pemerintah pusat.
Berikut laporan harian Radar Banten yang menyebutkan hasil investigasi bahwa Saeni bukan orang miskin, bahkan semua anaknya ketiga-tiganya kuliah:
Fakta ini dikonfirmasi valid dan diinfokan langsung dari Ketua MUI Kota Serang.
Ketua harian MUI Kota Serang Hafadzah dengan tegas mengatakan akan melawan jika sampai Perda Pekat No2 Tahun 2010 itu dicabut.
�Kalau mau dibilang toleran, umat Islam Serang sangat toleran, yang bilang intoleran itu tidak pernah mengkaji budaya muslim Serang,� ujarnya.
Ulama dan umat Islam Banten menolak pencabutan Perda Penyakit Masyarakat (Pekat) No.2 Tahun 2010. �Perda pekat no 2 tahun 2010 adalah harga mati dan tidak boleh dicabut, siapapun itu baik dari daerah hingga pucuk tertinggi akan kami lawan,� tegas mereka.
Mereka juga meminta agar Walikota Serang tidak gentar untuk mempertahankan Perda Pekat. Perda Pekat dibuat dengan suara rakyat, melalui persetujuan rakyat pula. �Maka, tidak mungkin ini merugikan rakyat.�
